Sudah Ngajar Sejak 2015, 200 Guru PAUD di Bantul Belum Terima Honor dari APBD

Solopos.com, BANTUL – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) mendata ada 200 orang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bantul yang belum mendapatkan honor dari APBD setempat. Padahal, ratusan guru PAUD tersebut telah mengajar sejak 2015 lalu.

“Untuk itu, kami beberapa waktu lalu telah melakukan audiensi dengan Pak Bupati agar teman-teman yang mengajar ini, honornya bisa dicover APBD Kabupaten Bantul,” kata Wakil Ketua Himpaudi Kabupaten Bantul, Ana Masruhah, Rabu (29/5/2024).

Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia

Menurut Ana, saat ini di Bantul ada sebanyak 1.800 guru yang mengajar di 700 sekolah PAUD. Dari jumlah tersebut, 200 pengajar belum mendapatkan honor dari APBD Kabupaten Bantul. Padahal, mereka setiap hari mengajar selama 3 sampai 4 jam dan mulai mengajar sejak 2015 lalu.

“Jadi di tempat kami memang ada beberapa grade. Untuk yang mengajar sejak 2015 sampai saat ini belum mendapatkan honor. Ada juga grade yang lain, mendapatkan honor sebesar Rp200.000 per bulan dan ada juga yang mendapatkan honor Rp300.000 per bulan. Untuk penerimaan sendiri dirapel, tiga bulan sekali,” ungkap Ana.

Atas kondisi tersebut, Ana berharap agar 200 guru PAUD yang belum mendapatkan honor ke depan bisa mendapatkan bantuan dari APBD Kabupaten Bantul 2025. Sebab, 200 guru PAUD ini selama ini hidup dari usaha lain, seperti berjualan.

“Yang penting bagi kami adalah teman-teman yang belum dapat honor. Mereka dulu yang diusahakan untuk mendapatkan honor. Baru setelah dirasa APBD cukup, kita yang sudah mendapatkan honor bisa dinaikkan,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Bantul, Rabu (29/5/2024) siang berharap agar nasib para pengajar untuk tingkat PAUD diperhatikan. Harapannya, kata Joko, ke depan APBD Bantul bisa mengalokasikan untuk menambah keesejahteraan bagi guru PAUD.

“Karena jika mengandalkan dana dari kalurahan jelas enggak mampu. Makanya kini kita sedang kaji regulasi yang ada dan hitung kebutuhannya agar pada APBD 2025 bisa menambah kesejahteraan bagi guru PAUD,” ucap Joko.